PENELITIAN TENTANG APAKAH PENERAPAN OTONOMI DAERAH KHUSUSNYA ALOKASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (PKPD) DAN NON-PKPD SELAMA TAHUN 2001 TELAH MEMBERIKAN DAMPAK KEPADA PENGENDALIAN MONETER ?
Abstract
Paper ini akan mencoba membahas dampak penerapan otonomi daerah, khususnya dampak alokasi atau penyaluran dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap pengendalian moneter selama periode pertama (tahun pertama) penerapan otonomi daerah. Langkah pertama yaitu mencoba menghitung besarnya alokasi dana perimbangan yang diterima tiap daerah di Indonesia, kedua, kemana dana tersebut dialokasikan/ditempatkan oleh masing-masing daerah (perbankan di daerah), ketiga, apakah ada pencairan dana dan kesimpulan serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh otoritas moneter untuk menghadapi pelaksanaan otonomi daerah tahun depan.
Downloads
References
DSM, Kajian Dampak Pemberlakuan UU no 25/1999 tentang PKPD terhadap Pengelolaan Data Moneter dan Fiscal, 2000
Pemerintah RI, UU No 22/ 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang PKPD Nugroho, Wahyu Agung dan Decymus, Analisis Sustainabilitas Fiskal Indonesia, 2001.
Zulverdi, Doddy dan Wahyu Agung Nugroho, Arah Kebijakan Bank Indonesia Mengantisipasi Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
Pemerintah RI, Kepres No 181/ 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2001.
Pemerintah RI, Keputusan Menkeu No 343/KMK.06/2001 tentang Penetapan Jumlah DBH dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum dan Perikanan.
M Govinda Rao, Fiscal Decentralization in Indian Federalism, Institute for Social & Economic Change, Bangalore, September, 2000.
Jun Ma & John Norregaraad, China’s Fiscal Decentralization, October, 1998.
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan / Bulletin of Monetary Economics and Banking is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
