Index of Syariah Financial Inclusion

in Indonesia

Azwar Iskandar Umar1

Abstract

This paper calculates and analyzes the Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI) covering three dimensions; the accessibility, the availability and the usage of Islamic banking services. Using the annual data in province level in Indonesia during the period of 2010-2015, this paper found that the Index of Syariah Financial Inclusion is generally low and Bangka Belitung is the most financially inclusive province of Indonesia. Furthermore, the results show that the Index of Syariah Financial Inclusion is positively correlated with the Human Development Index. This conclusion suggests the promotion of Syariah Financial Inclusion to be a policy priority in Indonesia to achieve the central goals of inclusive growth, welfare and economic development.

Keywords : Fincancial inclusion, syariah, welfare

JEL Classification: G21, I14, I32

1 Author works in Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance of Indonesia (azwar.iskandar@gmail.com)

100Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Seberapa besar kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses dan menggunakan jasa keuangan, mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam ekonomi tersebut.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat financial exclusion yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional. Survei Neraca Rumah Tangga (2011) oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu sekitar 52%. Sementara Survei Bank Dunia (2014) menunjukkan hanya sekitar 36 persen masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Kedua survei tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non formal masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, dengan segala permasalahan tersebut di atas, akses masyarakat kepada layanan keuangan di Indonesia sebenarnya tergolong moderat di antara negara berkembang lainnya. Tingkat akses penduduk Indonesia pada layanan keuangan lebih besar dari dua emerging giants, India dan Cina, dan hanya sedikit di bawah Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Artinya, masih ada ruang untuk membuat sistem keuangan Indonesia lebih inklusif dan meraih keuntungan sosial yang lebih besar (Bank Indonesia, 2014).

Mengingat pentingnya isu ini, pembahasan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Forum internasional seperti G20, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Alliance for Financial Inclusion (AFI), Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Selain itu, keuangan inklusif juga telah masuk dalam prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sebagai hasil dan tindak lanjut sinergitas tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 September 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Perpres SNKI ini dikeluarkan dalam rangka

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 101

memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan menjadi pedoman langkah- langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peran perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat memegang peranan yang vital dalam mewujudkan program nasional ini. Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia dan perbankan nasional baik dari sisi moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial. Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus juga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional. Perbankan dan industri keuangan syariah secara umum ditantang untuk memberikan perannya. Apalagi hal ini dikuatkan dengan hasil survei oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 yang menemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim, namun pada kenyataannya tingkat literasi dan keuangan inklusif syariah masih jauh dari maksimal. Berdasarkan survei tersebut ditemukan bahwa dari 100 orang penduduk muslim, hanya 8 orang yang memahami produk dan layanan keuangan syariah dan 11 orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah2. Rasio ini tentu saja menjadi catatan penting bagi peningkatan peran perbankan dan industri keuangan syariah saat ini. Halim Alamsyah3, dalam Seminar Nasional Keuangan Inklusif tahun 2014 mengemukakan bahwa keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat unbanked, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Sementara prinsip syariah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui prinsip partnership dan profit sharing. Selain itu, saat ini berkembang juga beberapa pemikiran tentang Islamic Financial Inclusion khususnya terkait dengan pemanfaatan potensi dari kegiatan yang bernilai sosial. Sektor sosial Islam yang mencakup sistem zakat dan wakaf dengan potensi sekitar Rp 217 triliun (atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia) dapat memainkan peran yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.

Lebih lanjut, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E Siregar4, mengatakan bahwa di tahun-tahun akan datang, OJK memiliki beberapa sasaran arah pengembangan industri keuangan syariah, yaitu membuka akses masyarakat kurang mampu dalam rangka mendukung keuangan inklusif, menangkap potensi bertumbuhnya kelas menengah melalui penyediaan produk dan jasa keuangan yang variatif dan inovatif sesuai kebutuhan, dan harus

2http://infobanknews.com/tingkat-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-masih-minim/2/

3http://mysharing.co/keuangan-syariah-dan-keuangan-inklusif-bisa-bersinergi/

4http://mysharing.co/ini-arah-pengembangan-keuangan-syariah-jelang-mea/

102Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

berkontribusi pada pembiayaan jangka panjang dan sektor prioritas pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, mengingat peranan inklusifitas sektor keuangan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, kajian terkait inklusifitas keuangan syariah di Indonesia seyogyanya menjadi agenda yang sangat penting dan menarik untuk dilakukan baik oleh para peneliti dan pemegang kebijakan terkait. Selain itu, kajian ilmiah yang berfokus pada pengukuran dan determinan keuangan inklusif syariah di Indonesia dirasakan masih sangat minim dan menjadi salah satu poin yang dapat menyebabkan upaya pemerintah dalam case ini menjadi kurang optimal karena pemahaman dan wawasan tentang dinamikanya relatif terbatas.

Untuk menjembatani gap tersebut di atas, penelitian ini mencoba menganalisis dan mengukur inklusifitas sektor keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menjadi berbeda dan terbaru dari penelitian-penelitian inklusifitas sektor keuangan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sarma (2012), Gupta et al. (2014) dan Sanjaya dan Nursechafia (2016) yang masih melihat dan mengkaji inklusifitas keuangan dalam konteks non-syariah (konvensional). Sementara, penelitian ini menggunakan cakupan yang lebih khusus yaitu pada sektor perbankan atau keuangan syariah. Bahkan, sejauh yang penulis ketahui, penelitian ini merupakan yang pertama yang mengukur dan menganalisis inklusifitas sektor keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, untuk mencari tahu bagaimana hubungan inklusifitas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan studi tersendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan ekonomi dan keuangan inklusif yang berbasis pada bukti dan temuan empiris.

Bagian kedua dari paper ini mengulas teori dan literatur terkait. Bagian ketiga menyajikan data dan metode yang digunakan dalam menghitung tingkat financial inclusion, sementara bagian keempat membahas hasil perhitungan dan analisanya. Kesimpulan diberikan pada bagian kelima, dan menjadi penutup paper ini.

II. TEORI

2.1. Keuangan Inklusif

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari oleh dampak krisis kepada kelompok the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya termasuk kategori unbanked5 yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, anggota G20 sepakat akan perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada

5 masyarakat yang belum pernah berhubungan dengan bank atau belum memiliki rekening di bank.

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 103

Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework (Bank Indonesia, 2014).

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design product barrier (produk yang cocok) dan channel barrier (sarana yang sesuai) (Purba, 2016). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

•Meningkatkan efisiensi ekonomi.

•Mendukung stabilitas sistem keuangan.

•Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance.

•Mendukung pendalaman pasar keuangan.

•Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.

•Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.

•Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.

•Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Sejak saat itu banyak forum-forum internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), AFI, Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia (Bank Indonesia, 2014).

Beberapa penelitian telah banyak meyakinkan para ekonom dan pengambil kebijakan di negara berkembang tentang dampak positif dari sektor keuangan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun demikian, masih belum ada definisi global dan baku dari keuangan inklusif yang menjelaskan apa sebenarnya keuangan inklusif itu sendiri. Berbagai studi dan institusi mencoba untuk mendefinisikannya, sebagai berikut:

Leyshon dan Thrift (1995) menjelaskan bahwa keuangan inklusif merupakan antitesis dari eksklusi keuangan. Proses eksklusi keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan karena kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan.

104Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI-CGAP) Forum pada tahun 2012 mendefinisikan keuangan inklusif sebagai: “state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”.

Menurut FATF, “financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”.

Reserve Bank of India (RBI) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai: “process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players”.

Sementara, dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif digambarkan sebagai kondisi dimana: “hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil” (Bank Indonesia, 2014).

Sejak tahun 2000-an, keuangan inklusif telah secara luas digunakan sebagai fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan dan bank sentral untuk membangun negaranya. Di India, keuangan inklusif menekankan pada proses untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem jasa keuangan and kredit yang memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangrajan Committee, 2008). Di Peru, Reyes (2010) mengungkapkan pentingnya perluasan akses bagi sebagai besar masyarakat terhadap portofolio produk dan jasa keuangan, seperti pinjaman, deposito, asuransi, pensiun, sistem pembayaran, serta mekanisme pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen.

Di Indonesia, keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakt miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014) Sederhananya, beberapa penelitian yang ada saat ini telah menghubungkan paling tidak tiga poin keuangan inklusif yaitu akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan (Demirgüç-Kunt et al., 2008; Sarma dan Pais, 2008; Sarma, 2008; Demirgüç-Kunt dan Klapper, 2012).

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 105

Dari berbagai belahan dunia, untuk meningkatkan financial inclusion dan menurunkan financial exclusion, dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania dan melalui berbagai program terpisah, misalnya edukasi keuangan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Strategi keuangan inklusif di Indonesia bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

2.2. Indikator Keuangan inklusif

Bank Indonesia menetapkan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) dari layanan perbankan.

Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.). Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi:

(1)jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa; (2) jumlah ATM per 10.000 penduduk dewasa; (3) jumlah kantor bank per 1.000 km2; dan (4) jumlah ATM per 1.000 km2.

Dimensi Penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari deposito, giro dan tabungan per 1.000 penduduk dewasa; dan (2) jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa.

Sedangkan Dimensi Kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

106Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang concern dalam pengembangan keuangan inklusif sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta tools yang dipergunakan. Secara umum The Alliance for Financial Inclusion (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas (conciseness), spesifik (specifity), sederhana (simplicity), adanya perbaikan (improvement), dan client perspective.

Sementara dalam literatur lainnya, seperti pada Sarma (2012), Gupta et. al. (2014), Sanjaya dan Nursechafia (2016), menggunakan indikator atau dimensi pengukuran pada metode perhitungan Index Financial Inclusion (IFI) berupa aksesibilitas (penetration), availabilitas (availability) dan penggunaan jasa perbankan (usage of banking services). Dimensi penetrasi diwakili oleh jumlah rekening deposit per 1.000 jumlah orang dewasa, dimensi availibilitas diwakili oleh jumlah bank outlets per 1000 jumlah penduduk dan/atau jumlah ATM per 1000 jumlah penduduk, dan dimensi penggunaan diwakili oleh rasio volume dari two basic services of the banking system yaitu credit dan depositdari jumlah penduduk dewasa terhadap nilai Gross Domestic Product (GDP). IFI yang rendah ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah, sedangkan kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi.

2.3. Keuangan inklusif dan Kesejahteraan

Studi empiris menunjukkan hubungan positif antara perkembangan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Levine, 2005). Pada regresi dengan menggunakan sampel antarnegara (cross-country regression), Demirguc-Kent, Beck dan Honohan (2008) mengukur dampak perkembangan intermediasi keuangan terhadap masyarakat miskin dan kesenjangan pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan memberikan dampak positif terhadap (i) menurunnya kesenjangan pendapatan (koefisien Gini),

(ii)peningkatan pendapatan masyarakat yang sangat miskin, dan (iii) menurunnya persentase populasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Memang Demirguc-Kunt, Beck dan Honohan (2008) mengungkapkan bahwa akses keuangan pro-poor menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan lebih cepat.

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 107

Pembangunan sektor keuangan, terutama sektor perbankan, dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha. Akibatnya, ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat (Allen et al. 2012).

Terdapat program transisi untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menggunakan kredit mikro untuk pembiayaan mikro. Pada prosesnya, inklusifitas keuangan menawarkan sejumlah jasa keuangan yang lebih luas termasuk kredit, simpanan, transfer uang, dan asuransi (Robinson, 2001, Armendariz dan Murdoch, 2010). Dengan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik, konsep keuangan inklusif menjadi sangat penting untuk diimplementasikan.

Keuangan inklusif harus didukung dengan analisis empiris tentang bagaimana mengukur keuangan inklusif pada indikator ekonomi agregat. Lebih jauh lagi, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada pertumbuhan ekonomi dan akhirnya menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Untuk menerapkannya, maka database Indonesia tentang keuangan inklusif dapat membantu mengembangkan kapasitas statistik lokal. Di samping itu, perbandingan antara indikator keuangan inklusif dan ditingkatkan antar ekonomi dan antar waktu (Sanjaya dan Nursechafia, 2016).

2.4. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan keuangan inklusif dan faktor-faktor yang memengaruhinya, beberapa penelitian mencoba untuk mengukur sejauh mana keuangan inklusif yang terdapat pada beberapa negara. Honohan (2008) menggunakan pendekatan ekonometrika dari gabungan data survery based dan secondary data untuk mengestimasi proporsi rumah tangga yang dapat mengakses pelayanan atau jasa keuangan formal di 160 negara di dunia. Honohan menemukan bahwa indeks akses keuangan mempengaruhi secara siginifkan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan.

Wachira dan Kihiu (2012) telah melakukan studi tentang pengaruh literasi keuangan terhadap akses jasa keuangan di Kenya pada tahun 2009, ternyata akses terhadap jasa keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan tetapi lebih besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jarak dari bank, usia, status perkawinan, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan tingkat pendidikan.

Adapun studi Beck et al. (2007) di 99 negara pada tahun 2003-2004 menunjukkan bahwa faktor yang menentukan jangkauan sektor keuangan sama dengan faktor yang menentukan

108Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

kedalaman sektor keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat dari pembangunan yang diproksikan dengan GDP per kapita, kualitas institusi yang diproksikan dengan governance index, serta infromasi kredit yang diproksikan dengan credit information index.

Van der Werff et al. (2012), dalam studinya di 31 negara OECD tahun 2011, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi proporsi populasi yang mengakses perbankan adalah ketimpangan pendapatan, jumlah ATM dan bank per 100.000 populasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diproksikan dengan corruption index dan GNI per kapita. Keuangan inklusif juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

Ummah (2013), dengan menggunakan perhitungan Index of Financial Inclusion yang dikembangkan oleh Sarma (2008) penelitiannya menemukan bahwa delapan negara di Asia yang diteliti dari tahun 2004-2011, Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki indeks keuangan inklusif tertinggi yaitu 0.9 dan 0.5, sedangkan Pakistan berada di posisi terendah dengan indeks rata-rata sebesar 0.1. Regresi Tobit digunakan untuk melihat faktor pembangunan yang memengaruhi keuangan inklusif. Hasil yang diperoleh adalah tingkat pendapatan per kapita dan jumlah populasi di desa memengaruhi keuangan inklusif. Sedangkan pengangguran tidak signifikan memengaruhi keuangan inklusif.

Demirguc-Kent dan Klapper (2012), dalam penelitiannya yang mengukur penggunaan produk keuangan usia dewasa (level mikro) pada 148 negara pada tahun 2011 menemukan bahwa 50% orang dewasa di seluruh dunia (sampel) menggunakan jasa keuangan formal, dan lebih dari 2,5 milyar orang dewasa di seluruh dunia tidak memiliki akun jasa keuangan formal. Namun demikian, informasi parsial dan tidak lengkap dari analisis tingkat mikro dapat menyebabkan adanya mis-interpretasi tentang sejauh mana keuangan inklusif pada perspektif makro.

Sarma (2012) mengembangkan metode perhitungan Index Financial Inclusion (IFI) yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat keuangan inklusif antar negara atau provinsi dalam sebuah negara pada periode waktu tertentu. Metode ini memenuhi asumsi komparabilitas, properti matematika, dan tiga dimensi (aksesibilitas, availabilitas, dan penggunaan jasa perbankan). IFI yang rendah ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah, sedangkan kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi.

Gupta et. al. (2014) mengukur Index for Financial Inclusion (IFI) pada 28 negara bagian dan 6 regions di India menggunakan dimensi : penetration, availability dan usage of banking services, menemukan secara empiris bahwa indeks inkulis keuangan dan indek pembangunan manusia sebagai proksi kesejahteraan masyarakat di India memiliki hubungan (korelasi) yang positif. Oleh karena itu, mereka menekankan prioritas kebijakan pemerintah India untuk mencapai pertumbuhan inklusif, pemabngunan manusia dan ekonomi.

Sanjaya dan Nursechafia (2016) dalam penelitiannya mengukur dan menganalisis tingkat keuangan inklusif dan pertumbuhan inklusif di Indonesia menemukan bahwa keuangan inklusif

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 109

di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbasis tahunan yaitu tahun 2010-2015 pada 33 provinsi di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan metode Indeks Keuangan inklusif atau Index of Financial Inclusion (IFI) yang dikembangkan oleh Sarma (2012) dalam menganalisis dan mengukur keuangan inklusif syariah di Indonesia, maka variabel penelitian yang digunakan mengacu pada dimensi pengukuran IFI yaitu aksesibilitas (d1), availabilitas (d2), dan penggunaan (d3). Adapun terkait dengan analisis determinan terhadap keuangan inklusif serta dampak terhadap kesejahteraan, penelitian ini menggunakan beberapa faktor atau variabel yang dipilih yaitu jumlah penduduk miskin, jumlah kantor cabang bank, dan pendapatan daerah (PDRB). Definisi operasional seluruh variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Deskripsi Statistik Kelompok Bank

No.	Variabel	Deskripsi			Indikator

I. Analisis Pengukuran Keuangan inklusif Syariah
1	aksesibilitas (D1)	Mengukur penetrasi	Rasio jumlah DPK perbankan Syariah (Bank Umum Syariah,
		keuangan syariah pada	Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dalam jutaan
		masyarakat miskin	rupiah per 1.000 penduduk miskin dewasa dihitung dengan
		(Sarma, 2012).	rumus :
			D1	=	Jumlah DPK perbankan syariah (tahunt)	x	1.000
			D1	=	Jumlah penduduk (tahunt)	x	1.000
					Jumlah penduduk (tahunt)
2	availabilitas (D2)	Mengukur kemampuan	Rasio jumlah kantor layanan bank syariah meliputi Bank
		penggunaan jasa	Pembiayaan Rakyat Syariah per 100.000 penduduk miskin
		keuangan formal syariah	dewasa dihitung dengan rumus :
		oleh masyarakat miskin
		(Sarma, 2012).
			D2	=	Jumlah kantor layanan bank syariah (tahunt)	x	100.000
			D2	=	Jumlah penduduk (tahunt)	x	100.000
					Jumlah penduduk (tahunt)

110Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

Tabel 1.

Deskripsi Statistik Kelompok Bank

No.	Variabel	Deskripsi		Indikator
3	penggunaan (D3)	Mengukur sejauh mana	Rasio jumlah pembiayaan (financing) Syariah (Bank Umum
		penggunaan jasa	Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
		keuangan perbankan	Syariah) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
		syariah dalam memenuhi	dalam milyar rupiah dihitung dengan rumus :
		kebutuhan masyarakat,
		diantaranya berupa
		pembiayaan (financing)
		syariah (Sarma, 2012).
				Jumlah pembiayaan (financing)
			D3 =	syariah (tahunt)	x	1.000
			D3 =	Nilai PDRB (tahunt)	x	1.000
				Nilai PDRB (tahunt)
II. Analisis Korelasi (Hubungan) Keuangan inklusif Syariah dan Kesejahteraan
1	Indeks Keuangan inklusif	Nilai indeks hasil perhitungan keuangan inklusif syariah.
	Syariah

2	Human Development	Nilai Indeks Pembanguna Manusia (rasio) sebagai proksi untuk mengukur tingkat
	Index (HDI)	kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Sarma (2012), Bank Indonesia (2017)

3.2. Metode Analisis

Indeks keuangan inklusif dibangun dengan menggunakan dimensi aksesibilitas, availibilitas jasa perbankan, dan penggunaan sistem perbankan. Karena sektor keuangan menjadi hal utama dalam sistem ekonomi Indonesia, sistem keuangan sering digunakan sebagai pintu masuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Dengan melakukan pengukuran pada IFI pada database provinsi di Indonesia, maka data tersebut dapat membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan reformasi dengan baik untuk mendorong desain kebijakan dengan lebih kuat berdasarkan temuan empiris sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebegai salah satu tujuan bernegara (Lihat Gambar 1).

Aksesibilitas

Keuangan Syariah yang Inklusif

Jumlah DPK Perbankan Syariah

Jumlah Penduduk

Inklusi Keuangan

Availibilitas

Kesejahteraan

Jumlah Kantor Cabang Bank Syariah

Pembiyaan (Financing) Syariah

Penggunaan

Pendapatan Daerah

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 111

Penelitian ini mengadopsi pengukuran Index of Financial Inclusion (IFI) yang digunakan oleh Sarma (2012). Metode ini digunakan karena menyajikan pengukuran komprehensif yang robust dan dapat dibandingkan antarprovinsi.

Secara detail, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai indeks inklusi setiap dimensi (di) menggunakan rumus berikut:

di mana wi adalah weight attached untuk dimensi i; Di adalah nilai aktual dimensi i; mi adalah batas terendah nilai dimensi i; dan Mi adalah batas tertinggi nilai dimensi i

Pada penelitian ini, bobot yang digunakan (weight attached) untuk seluruh dimensi bernilai sama (wi =1). Dengan merujuk ke metode yang digunakan oleh Sarma (2012), penelitian ini mengasumsikan bahwa seluruh dimensi memiliki prioritas yang sama, sehingga bobot nilai nya adalah wi = 1 untuk seluruh i. Nilai domensi yang mendekati wi menunjukkan area dengan capaian tertinggi pada seluruh dimensi.

Sarma (2012) secara empiris melakukan pengamatan batas minimum terendah dan batas maksimum tertinggi. Tidak seperti dimensi pembangunan manusia (human development), hal ini agak sulit untuk mengukur batas bawah dan batas atas keuangan inklusif. Namun demikian karena tidak adanya hasil outlier dalam kasus Indonesia, titik Mi mewakili nilai maksimum dari data yang tersedia yang merupakan batas maksimum untuk setiap dimensi, sedangkan mi merepresentasikan batas terendah.

Langkah kedua adalah menentukan nilai X1 dan X2 dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Langkah ketiga adalah menentukan nilai IFI sebagai nilai rata-rata sederhana dari X1 dan X2 dengan rumus berikut:

112Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

Availability (A)

	IFI =	1
	IFI =	2
		2

(

1 x

- 1 +

X2 x2

)

(0, W	, 0)	W (w1, w2	, w3	,
(0, W	, 0)
2
		2
	-X
	1

X (p, a, u,)

	X	1
a	X		(0, 0, w	,
a			(0, 0, w	,
			3
(0, 0, 0,)		u
		u
	p
		(w	, 0, 0)
		3

Penetration (P)

Usage (U)

Sumber : Sarma (2012)

Gambar 2.

Skema Vektor Keuangan Inklusif

Seperti dijelaskan sebelumnya, nilai indeks dari setiap dimensi terletak antara 0 dan wi. Nilai di yang lebih tinggi mengindikasikan lebih banyak titik ideal pada dimensi ke i. Titik X = (d1, d2, d3) menunjukkan pencapaian keuangan inklusif pada sebuah provinsi. Kemudian pada ruang dimensi, point O = (0, 0, 0) merepresentasikan situasi yang terburuk, sedangkan titik W

=(w1, w2, w3) – di mana w1, w2, dan w3 adalah bobot setiap dimensi – yang mewakili situasi paling ideal untuk seluruh dimensi (Sarma, 2012).

Dengan titik W = (1,1,1), maka rumus akhir dari IFI adalah sebagai berikut:

Rumus IFI didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai X1 dan X2 yang merepresentasikan posisi antara titik paling buruk dan titik ideal. Hasil pengukuran IFI dibagi menjadi tiga kategori:

(i)IFI rendah jika nilai IFI kurang dari 0,3; (ii) IFI medium jika nilai IFI berada di antara 0,3 dan 0,6, dan (iii) IFI tinggi jika nilai IFI antara 0,6 dan 1 (Sarma, 2012).

Selanjutnya penelitian ini menggunakan Product Moment Coefficient of Correlation untuk mengukur kaitan keuangan inkulsif dengan tingkat kesejahteraan. Metode ini digunakan mengingat data variabel model yang digunakan berbentuk rasio. Metode ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Gupta et. al. (2014), dengan formula:

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 113

dimana :

R : nilai korelasi pearson

X: average variabel Indeks Keuangan Inklusif Syariah atau Index Syariah Financial Inclusion (ISFI)

Y: average variabel Human Development Index (HDI)

n : Jumlah sampel

IV. HASIL DAN ANALISIS

4.1. Keuangan inklusif Syariah

Terdapat program transisi untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menggunakan kredit mikro untuk pembiayaan mikro. Pada prosesnya, inklusifitas keuangan menawarkan sejumlah jasa keuangan yang lebih luas termasuk kredit, simpanan, transfer uang, dan asuransi (Robinson, 2001, Armendariz dan Murdoch, 2010). Dengan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik, konsep keuangan inklusif menjadi sangat penting untuk diimplementasikan.

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif tiga dimensi pengukuran keuangan inklusif pada 33 provinsi di Indonesia yang telah diestimasi pada tahun 2010-2015. Hasilnya menunjukkan beberapa indikator seperti: minimum (Min), maksimum (Max), rata-rata (Ave.), dan Standar Deviasi.

114Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

Tabel 2.

Statistik Deskriptif Dimensi Keuangan inklusif (D)

Dimensi Aksesibilitas (D1)

Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
Min	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
Max	131.26	151.04	195.11	248.43	269.19	273.65	211.45
Ave.	8.36	10.29	14.23	17.74	18.98	19.29	14.82
Stdev.	22.75	26.34	34.24	43.13	46.66	47.46	36.76
			Dimensi Availabilitas (D2)
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
Min	-	-	-	-	-	-	-
Max	0.29	0.32	0.31	0.31	0.31	0.3	0.31
Ave.	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
Stdev.	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
			Dimensi Penggunaan (D3)
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
Min	1.519379	2.52716	2.952273	3.773752	3.186194	2.551185	2.75
Max	3341.919	4129.473	4748.192	5024.911	5117.371	5452.086	4635.66
Ave.	360.4269	414.8972	615.2478	641.5791	579.093	660.0283	545.21
Stdev.	657.326	827.1698	1058.599	1067.032	996.0246	1144.744	958.48

Sumber : Hasil Olah Data

Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Proporsi dari populasi yang memiliki rekening bank merupakan sebuah ukuran untuk penetrasi perbankan. Salah satu variabel yang dapat mencerminkan ukuran ini adalah jumlah DPK di bank per 1000 penduduk dewasa. Penelitian ini menggunakan rasio nilai DPK pada perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap 1000 penduduk. Pada tahun 2010-2015, rata-rata total jumlah DPK perbankan syariah per 1000 penduduk secara total di Indonesia adalah sekitar 14,82 juta rupiah (Lihat Tabel 2). Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata jumlah DPK pada perbankan syariah tertinggi dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 211 juta rupiah per 1000 penduduk (Lihat Grafik 1).

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 115

Selain penetrasi perbankan, ukuran lain dalam sistem keuangan yang inklusif adalah ketersediaan jasa perbankan. Ukuran ini menggambarkan jangkauan jasa perbankan sehingga masyarakat dapat mengakses jasa keuangan di mana pun berada. Indikator dari ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah outlet (baik itu kantor, kantor cabang, ATM, dan sebagainya). Dalam penelitian ini, ketersediaan jasa perbankan diukur dengan jumlah kantor layanan bank syariah meliputi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 100.000 penduduk. Pada tahun 2010-2015, rata-rata jumlah perbankan syariah untuk melayani setiap 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebesar 0,06 unit atau dengan kata lain tersedia 5 unit untuk melayani 10 juta penduduk (Lihat Tabel 2). Jumlah ini tentu saja merupakan jumlah yang sangat minim terkait dengan ketersediaan layanan perbankan syariah di daerah. Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi teratas tingkat ketersediaan layanan perbankan syariah dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 0,30 unit per 100.000 penduduk atau 3 unit per 1 juta penduduk (Lihat Grafik 2).

300	2010	2011		2012	2013	2014		2015
	2010	2011		2012	2013	2014		2015




250
200
150


100


50



0


					MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA
ACEH BALI BANTEN BENGKULU DI YOGYAKARTA DKI JAKARTA GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN		KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEP. BANGKA BELITUNG	KEP. RIAU LAMPUNG MALUKU		MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA	PAPUA BARAT RIAU	SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA

Sumber : Hasil Olah Data

Grafik 1.

Dimensi Aksesibilitas (D1) pada 33 Provinsi di Indonesia

116Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

0,35	2010		2011		2012		2013		2014		2015
	2010		2011		2012		2013		2014		2015





0,3
0,25
0,25
0,2
0,2
0,15
0,15
0,1


0,05



0


ACEH BALI BANTEN BENGKULU DI YOGYAKARTA DKI JAKARTA GORONTALO JAMBI JAWA BARAT		JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH		KALIMANTAN TIMUR KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU LAMPUNG MALUKU		MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT		RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH		SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA

Sumber : Hasil Olah Data

Grafik 2.

Dimensi Availabilitas (D2) pada 33 Provinsi di Indonesia

Selanjutnya, memiliki rekening di bank tidaklah cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif. Keberadaan jasa keuangan pun harus memiliki cukup manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dapat dalam berbagai bentuk, di anaranya berupa kredit, deposito, pembayaran, remitansi, transfer, dan lain-lain. Oleh karena itu, indikator penggunaan ini harus dimasukkan ke dalam pengukuran sistem keuangan yang inklusif. Dalam penelitian ini, indikator penggunaan dilihat dari proporsi jumlah pembiayaan (financing) syariah oleh perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap nilai PDRB pada tiap provinsi selama tahun 2010-2015. Hasil estimasi menemukan bahwa rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah pada periode penelitian di Indonesia adalah sebesar 545 milyar rupiah (Lihat Tabel 2). Tidak jauh berbeda dengan dimensi aksesibilitas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menempati posisi tertinggi dalam penggunaan jasa perbankan syariah oleh masyarakat (Lihat Grafik 3).

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 117

6000	2010		2011		2012		2013		2014		2015
	2010		2011		2012		2013		2014		2015




5000
4000
4000
3000


2000


1000


0


ACEH BALI BANTEN BENGKULU DI YOGYAKARTA DKI JAKARTA GORONTALO JAMBI JAWA BARAT		JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN		KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA		NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT		RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA		SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA

Sumber : Hasil Olah Data

Grafik 3.

Dimensi Penggunaan (D3) pada 33 Provinsi di Indonesia

Tabel 3.

Statistik Deskriptif Indeks Keuangan inklusif Syariah (d)

Indeks Aksesibilitas (d1)

Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Min	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Max	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ave	0.0636	0.0680	0.0728	0.0713	0.0704	0.0704
Stdev.	0.1734	0.1744	0.1755	0.1736	0.1734	0.1735
		Indeks Availabilitas (d2)
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Min	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Max	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ave	0.1813	0.1666	0.1794	0.1861	0.1855	0.1781
Stdev.	0.2284	0.2152	0.2180	0.2167	0.2157	0.2125
		Indeks Penggunaan (d3)
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Min	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Max	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ave	0.1074	0.0999	0.1290	0.1270	0.1126	0.1206
Stdev.	0.1968	0.2004	0.2231	0.2125	0.1948	0.2101

Sumber : Hasil Olah Data

118Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

Dari proporsi Indeks Keuangan inklusif tiga dimensi pada Tabel 3 di atas, dimensi availabilitas memiliki nilai rata-rata (average) yang paling tinggi selama periode tahun 2010-2015, diikuti oleh penggunaan kemudian aksesibilitas. Hasil ini mengindikasikan bahwa keuangan inklusif syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi availabilitas dan pengunaan. Sementara dimensi aksesibilitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Selain availibilitas, dimensi penggunanaan juga menunjukkan nilai indeks yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memberikan peran intermediasinya kepada masyarakat melalui pembiayaan syariah di berbagai bidang, sektor dan penggunaan.

Pada sebagian besar provinsi, proporsi jumlah penduduk memiliki potensi untuk mencapai aksesibilitas yang tinggi pada sistem keuangan syariah dengan tersedianya berbagai kantor layanan syariah (availibilitas), namun mereka tidak menggunakan layanan yang ada dengan baik karena adanya kendala berupa kantor cabang yang tidak dapat dijangkau karena tempat tinggal yang begitu terpencil serta kendala fisik dan psikologis. Beberapa literatur telah mengungkapkan bahwa jasa-jasa tersebut tidak digunakan dengan baik, walaupun masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan (Sarma, 2012). Akibatnya, tingkat rata-rata indeks keuangan inklusif syariah dari dimensi aksesibilitas yang diukur dari rasio jumlah DPK perbankan baik pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 1.000 penduduk miskin dewasa relatif rendah.

35
30		2010		2011		2012		2013		2014		2016
30
25
20
15
10
5
-
-	ACEH BALI BANTEN BENGKULU DI YOGYAKARTA DKI JAKARTA GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH		JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH		KALIMANTAN TIMUR KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU LAMPUNG MALUKU		MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA		PAPUA BARAT RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH		SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA
							MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.

Perkembangan Jumlah Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 119

Dalam statistik perbankan syariah di Indonesia, kita dapat menemukan bahwa meskipun kantor layanan bank syariah di 33 provinsi Indonesia telah berdiri dan beroperasi (Lihat Grafik 4), namun jumlah DPK yang mencerminkan kepemilikan rekening baik tabungan maupun deposito masyarakat pada perbankan syariah masih belum merata di seluruh Indonesia. Grafik 5 menunjukkan bahwa pada banyak provinsi di kawasan timur Indonesia penggunaan jasa perbankan syariah dari nilai DPK masih relatif jauh lebih rendah daripada provinsi yang berada pada kawasan Barat Indonesia.

Seperti yang diindikasikan oleh nilai dimensi aksesibilitas yang rendah, availibilitas yang tinggi cenderung tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan formal sebagai sumber utama pembiayaan. Masyarakat lebih cenderung menggunakan jasa keuangan informal daripada fasilitas perbankan formal. Peran yang dominan institusi keuangan non-formal di Indonesia, khususnya pada daerah terpencil, mengindikasikan bahwa pasar keuangan syariah di Indonesia tidak berfungsi dengan baik.

1.400.000

2010		2011		2012		2013		2014		2015

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

SUMATERA UTARA

SUMATERA SELATAN

SUMATERA BARAT

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI TENGAH

SULAWESI SELATAN

SULAWESI BARAT

RIAU

PAPUA BARAT

PAPUA

NUSA TENGGARA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

MALUKU UTARA

MALUKU

LAMPUNG

KEP. RIAU

KEP. BANGKA BELITUNG

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN BARAT

JAWA TIMUR

JAWA TENGAH

JAWA BARAT

JAMBI

GORONTALO

DKI JAKARTA

DI YOGYAKARTA

BENGKULU

BANTEN

BALI

ACEH

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.

Jumlah DPK Perbankan Syariah

Selanjutnya, pada analisis ISFI Syariah pada 33 provinsi di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa Provinsi Kep. Bangka Belitung dikategorikan sebagai provinsi dengan IFI yang tinggi (hijau) dengan nilai average ISFI selama periode 2010-2015 sebesar 0,702. Bahkan pada tahun

120Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

2010, provinsi ini mencatat nilia ISFI yang sangat tinggi yaitu sebesar 0,726. Provinsi dengan nilai IFI medium (kuning) adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu dan Aceh. Sedangkan provinsi–provinsi lainnya tergolong pada tingkat IFI rendah (cokelat) diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan lainnya (Lihat Tabel 4).

Sebagaimana ditunjukkan oleh total rata-rata ISFI di Indonesia yaitu sebesar 0,127, Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah selama periode penelitian. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4, sebagian besar provinsi di Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah. Beberapa provinsi yang yang relatif konsisten memiliki nilai ISFI rendah pada tahun 2010-2015 adalah umumnya provinsi di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan sebagian Sumatera. Saat banyak pihak sepakat tentang kebijakan dasar yang penting bagi tingkat inklusi dan penurunan kemiskinan, beberapa literatur baru telah mengidentifikasi hubungan antara keuangan inklusif dan pembangunan (Sarma, 2008). Beberapa determinan utama pembangunan yang digunakan dalam literatur-literatur tersebut berhubungan dengan perbaikan sektor keuangan. Lebih lanjut, meskipun hanya satu provinsi dengan ISFI yang tinggi, tetapi Indonesia secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan optimis dalam hal inklusifitas sektor keuangan syariah selama periode tersebut. Terdapat level transisi pada sebagian besar provinsi di Indonesia dari ISFI yang rendah ke ISFI yang tinggi (Lihat Grafik 6).

.8000	2010		2011		2012		2013		2014		2015
	2010		2011		2012		2013		2014		2015




.6000



.4000




.2000




.000






KEP. BANGKA BELITUNG DI YOGYAKARTA BENGKULU ACEH SUMATERA BARAT BANTEN NUSA TENGGARA BARAT LAMPUNG JAWA BARAT		JAWA TIMUR KEP. RIAU SULAWESI SELATAN JAWA TENGAH		KALIMANTAN TENGAH SUMATERA UTARA PAPUA BARAT RIAU PAPUA		KALIMANTAN SELATAN MALUKU UTARA BALI KALIMANTAN TIMUR DKI JAKARTA MALUKU		SUMATERA SELATAN KALIMANTAN BARAT GORONTALO		JAMBI SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA NUSA TENGGARA TIMUR

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 6.

Rata-rata ISFI pada 33 Provinsi di Indonesia

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 121

Tabel 4.

ISFI pada 33 Provinsi di Indonesia

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
KEP. BANGKA BELITUNG	0.726	0.699	0.697	0.697	0.697	0.696	0.702
DI YOGYAKARTA	0.529	0.541	0.559	0.546	0.559	0.562	0.549
BENGKULU	0.349	0.353	0.400	0.341	0.306	0.281	0.339
ACEH	0.379	0.325	0.315	0.310	0.315	0.317	0.327
SUMATERA BARAT	0.271	0.273	0.269	0.254	0.250	0.244	0.260
BANTEN	0.218	0.207	0.196	0.196	0.206	0.191	0.202
NUSA TENGGARA BARAT	0.163	0.176	0.180	0.177	0.190	0.174	0.177
LAMPUNG	0.126	0.152	0.173	0.195	0.196	0.213	0.176
JAWA BARAT	0.177	0.165	0.174	0.185	0.174	0.170	0.174
JAWA TIMUR	0.152	0.143	0.148	0.154	0.158	0.150	0.151
KEP. RIAU	0.107	0.099	0.163	0.213	0.170	0.098	0.142
SULAWESI SELATAN	0.166	0.121	0.121	0.145	0.154	0.141	0.141
JAWA TENGAH	0.122	0.091	0.136	0.141	0.143	0.143	0.129
KALIMANTAN TENGAH	0.018	0.000	0.256	0.060	0.062	0.283	0.113
SUMATERA UTARA	0.110	0.122	0.099	0.095	0.095	0.094	0.103
PAPUA BARAT	0.000	0.000	0.168	0.169	0.167	0.000	0.084
RIAU	0.117	0.113	0.062	0.052	0.061	0.084	0.082
PAPUA	0.075	0.049	0.046	0.048	0.077	0.048	0.057
KALIMANTAN SELATAN	0.046	0.040	0.056	0.053	0.050	0.049	0.049
MALUKU UTARA	0.001	0.001	0.043	0.041	0.049	0.155	0.048
KALIMANTAN TIMUR	0.054	0.043	0.041	0.040	0.046	0.046	0.045
BALI	0.049	0.043	0.042	0.039	0.037	0.038	0.041
DKI JAKARTA	0.044	0.042	0.042	0.042	0.043	0.030	0.040
MALUKU	0.000	0.000	0.000	0.240	0.000	0.000	0.040
SUMATERA SELATAN	0.024	0.022	0.021	0.021	0.021	0.021	0.022
KALIMANTAN BARAT	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
GORONTALO	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
JAMBI	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
SULAWESI BARAT	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	0.000	0.001
SULAWESI TENGAH	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
SULAWESI TENGGARA	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
SULAWESI UTARA	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
NUSA TENGGARA TIMUR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Average Total	0.122	0.116	0.134	0.135	0.128	0.128	0.127

Sumber : Hasil Olah Data

122Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

4.2.Keuangan Inklusif dan Tingkat Kesejahteraan

Dalam mengukur hubungan antara indeks keuangan inklusif dan kesejahteaan masyarakat yang diukur dari nilai Human Development Index, penelitian ini mengestimasi hubungan tersebut dengan pearson correlation.

Tabel 5.

Hasil Estimasi Korelasi ISFI dan HDI

Descriptive Statistics

	Mean		Std. Deviation			N
ISFI			0.159627			33
ISFI		0.127395	0.159627			33
HDI		67.093788	4.2983207			33
			Correlations

				ISFI			HDI
ISFI		Pearson Correlation			1		.288
ISFI		Pearson Correlation			1		.288
		Sig.					.052
		N			33		33

HDI		Pearson Correlation			.288		1
		Sig.			.052
		N			33		33

Correlation is significant at the 0.1 level

Sumber : Hasil Olah Data

Hasil estimasi menunjukkan bahwa para periode 2010-2015, average keuangan inklusif syariah pada 33 provinsi di Indonesia berkorelasi positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.288 dengan signifikansi 0.052 (lebih kecil dari alpha 0.1) menunjukkan adanya hubungan yang nyata di antara keduanya. Artinya, ketika inklusi keungan syariah naik, maka kesejahteraan masyarakat juga cenderung akan meningkat. Dengan kata lain, daerah yang memiliki indeks keuangan inklusif yang tinggi, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pula.

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 123

ISFI

.8000

Kep. Bangka Belitung

.6000

DI Yogyakarta

.4000

Aceh

BengkuluSumatra Barat

.2000	Nusa Tanggerang Barat Lampung				Banten
.2000				Jawa Timur	Sulawesi Selatan Kep. Riau
		Papua Barat		Jawa Timur	Sulawesi Selatan Kep. Riau
		Papua Barat		Sumatra Utara
	Papua			Sumatra Utara		Riau	Kalimantan Timur	DKI Jakarta
	Papua		Maluku Utara Sulawesi Tengah			Riau	Kalimantan Timur	DKI Jakarta
.000			Maluku Utara Sulawesi Tengah
.000	Nusa Tanggerang Timur			Gorontalo	Sumatra Utara
	55.0000		60.0000	65.0000	70.0000		75.0000	80.0000
				HDI

Sumber : Hasil Olah Data

Grafik 7. Scatter Plot nilai ISFI dan HDI

pada 33 Provinsi di Indonesia

Berdasarkan Scatter Plot di atas, penelitian ini mematok titik pada nilai ISFI dan HDI pada masing-masing 33 provinsi tersebut. Umumnya, provinsi dengan HDI yang tinggi dan medium dapat dianalogikan relatif memiliki keuangan inklusif yang tinggi pula. Provinsi Kep. Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Aceh yang memiliki nilai ISFI yang tinggi juga memiliki nilai HDI di atas rata-rata. Sama halnya dengan provinsi yang memiliki ISFI yang rendah juga memiliki HDI yang relatif rendah di bawah rata-rata seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan lainnya.

V. KESIMPULAN

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah selama periode penelitian. Secara umum, keuangan inklusif syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi availabilitas dan pengunaan. Sementara dimensi availabilitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Temuan ini bermakna bahwa kelompok masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal, khususnya, sebagai sumber keuangan dan pembiayaan utama. Sehingga, pengambil kebijakan perlu untuk meningkatkan availabilitas keuangan syariah dengan menambah dan memperluas layanan perbankan syariah di Indonesia khususnya pada kawasan timur Indonesia. Selain itu, dari hasil analisis kuantitatif, penelitian ini juga menemukan bahwa Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI) dan Human Development Index (HDI) memiliki hubungan yang positif dan signifikan satu sama lain. Umumnya, provinsi dengan HDI yang tinggi dan medium dapat dianalogikan relatif memiliki keuangan inklusif yang tinggi pula. Sama halnya dengan provinsi yang memiliki IFI yang rendah juga memiliki HDI yang relatif rendah seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan lainnya.

124Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

Dalam mengukur inklusifitas keuangan syariah pada dimensi pengukuran availabilitas, penelitian ini hanya menggunakan data jumlah Bank Pembiayaan Syariah pada 33 provinsi di Indonesia mengingat keterbatasan data yang dapat diperoleh. Pada penelitian berikutnya, disarankan untuk menggunakan data perbankan yang lebih lengkap yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta lingkup keuangan syaraiah yang lebih luas diluar perbankan seperti obligasi syariah, saham syariah dan lainnya. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk memperhitungkan indikator pengukuran atau parameter lainnya seperti affordability, timeliness dan quality of banking services serta new technological advances in banking sector seperti mobile banking dan internet banking. Selain itu, penelitian ini juga belum mengukur determinan pembentukan indeks keuangan inklusif syariah di Indonesia sehingga penting untuk menjadi agenda penelitian berikutnya.

Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia 125

DAFTAR PUSTAKA

Allen et al. 2012. The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts. Policy Research Working paper 6290, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank.

Armendariz, B. and J. Morduch. (2010). The Economics of Microfinance. 2nd Edition. London: The MIT Press.

Asian Development Bank (ADB). (2011). Key Indicators for Asia and the Pasific 2011: Framework for Inclusive Growth Indicators, Special Supplement. Manila: ADB.

Bank Indonesia. (2014). Booklet Financial Inclusion. Jakarta: Bank Indonesia

Beck et al. (2007). Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth. 12, 27-49.

Demirgüç-Kunt, A. and L. Klapper. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. Policy Research Working Paper, 6025.

Demirgüç-Kunt, A., T. Beck and P. Honohan. (2008). Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report.

Gupta, Anurag, et al. (2014). Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India. International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom Vol. II, Issue 5, 2014

Honohan, P. (2008) Cross-Country Variation in Household Access to Financial Services. Journal of Banking and Finance 32: 2493-2500

Leyshon, A., & Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States. JSTOR, New Series, Vol. 20, No. 3 , 312-241.

Purba, Marlina Fransiska. (2016). Analisis Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014. Skripsi : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Rangarajan Committee. (2008). Report of the Committee on Financial Inclusion. Government of India.

Reyes, G. P. (2010). Financial Inclusion Indicators for Developing Countries: The Peruvian Case. Peru: Superintendency of Banking.

Robinson, M.S. (2001). The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor. Washington: The World Bank.

126Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

Sanjaya, I Made dan Nursechafia. (2016). Keuangan inklusif dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016

Sarma, M. (2008). Index of Financial Inclusion. ICRIER Working Paper, 215.

Sarma, M., and J. Pais. (2008). Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. Paper Presented at the Conference on Equality, Inclusion and Human Development organized by HDCA and IHD, New Delhi.

Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No.7, p.1-34.

Ummah, Bintan Badriatul. (2013). Analisis Keterkaitan Keuangan inklusif dengan Pembangunan di Asia. Skripsi : Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

Van der Werff et al. (2012). A Cross-country analysis of financial inclusion within the OECD. Consumer Interest Annual Volume 59.

World Bank. (2014). Financial Inclusion Data/Global Findex. http://datatopics.worldbank.org/ financialinclusion/country/indonesia